Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan pajak per Oktober ini mencapai Rp 1.523,7 triliun atau setara 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan paparan Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Oktober, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 836,79 triliun atau tumbuh 6,71 persen. "Jadi kita cukup optimis untuk non migas dalam waktu dua bulan terakhir ini pasti akan terkejar mungkin insyaallah akan 100 persen atau lebih," kata Sri Mulyani, Jumat (24/11/2023).
Sedangkan untuk PPN dan PPnBM mencapai Rp 599,18 triliun atau tumbuh 5,4 persen dari tahun sebelumnya. Sri Mulyani bilang, nilai tersebut sudah 80,6 persen dari target. "Dalam dua bulan terakhir November Desember kita harapkan untuk bisa mengejar untuk mencapai 100 persen dari PPN nya," jelasnya. Sedangkan untuk PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 28,74 triliun atau naik 10,7 persen. Nilai itu setara 71,8 persen dari target.
Selain itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa terjadi penurunan pada PPh Migas sebesar 13,20 persen atau Rp 58,99 triliun atau 96,01 dari target. Ari Minta Maaf ke Masyarakat Basel, Jadikan Kasusnya sebagai Pelajaran Halaman 3 Israel Banjiri Terowongan Gaza dengan Air Laut, PBB: Dampak Buruk Bisa Terjadi dalam Jangka Panjang
Ditangani Mahfud MD, Harry Kurnia Lulusan IPDN Riau yang Digeser Anak Pejabat Ucap Terima Kasih Halaman 4 Spesifikasi dan Harga Hp OPPO Reno7 5G Terbaru Desember 2023, OPPO Banting Harga Bangkapos.com Aktivis HAM Belanda Minta Pemerintah Belanda Memblokir Ekspor Suku Cadang Pesawat F 35 ke Israel
"Yang mengalami penurunan adalah migas karena memang harga migas tadi mengalami penurunan dan lifting migas yang mengalami penurunan," terangnya. Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan pajak hingga Oktober ini tumbuh 5,3 persen. Meski begitu pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang naiknya mencapai 51,7 persen. "Tapi emang tidak mungkin penerimaan pajak akan selalu tumbuh diatas 50 persen maka kita akan melihat normalisasi dari level penerimaan pajak adalah sesuatu yang memang sudah kita antisipasi," tegas Sri Mulyani.
